PALI – Rentetan pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) menjadi perhatian publik. Terbaru, Kejaksaan Negeri (Kejari) PALI menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi 10 paket proyek.
Sebelumnya, dalam perkara yang berbeda Wakil Bupati PALI Iwan Tuaji juga ditetapkan tersangka oleh Kejati Sumsel terkait dugaan penerimaan fee proyek dari pihak ketiga.
Dua kasus tersebut memunculkan berbagai tanggapan dari kalangan akademisi, praktisi hukum hingga tokoh masyarakat. Salah satunya datang dari Praktisi Hukum Advokat Reza Utama, S.H.
Kepada media, Reza memberikan apresiasi atas langkah Kejari PALI dalam upaya penegakan hukum di Bumi Serepat Serasan. Bahkan, ia menantang Kejari PALI untuk berkomitmen dalam penegakan hukum dan mengungkap perjalanan aliran dana pada kasus tersebut.
“Jika dalam pengembangan kasus tersebut terbukti ada pihak lain yang belum tersentuh, kita harap untuk segera di tindak tegas,”ucapnya.
Ketua Himpunan Mahasiswa PALI 2017-2020 itu menilai dari rangkaian peristiwa hukum yang terjadi saat ini justru secara tidak langsung menunjukan pola kotor (kongkalikong) yang mungkin sering terjadi dalam proses pemenangan tender proyek di lingkungan Pemkab PALI.
“Bayangkan saja, sepuluh paket proyek di monopoli segelintir orang dengan kerugian negara mencapai Rp.900 juta lebih, sementara keuangan daerah seolah selalu kritis dengan dalih efisiensi,” ujarnya tegasnya, Rabu 22 Juli 2026.
Menurutnya, jika pola kongkalikong ini terus dilakukan, maka akan sulit suatu daerah untuk maju apalagi dengan kondisi saat ini keuangan daerah sedang tidak stabil.
“jika pola itu terus terjadi otomatis kualitas maupun kuantitas pembangunan tidak sesuai spesifikasi sehingga berdampak pada kemajuan daerah,”jelasnya.
Proses hukum yang ditangani Kejari PALI merupakan bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Namun demikian, menurutnya para tersangka tetap harus dipandang berdasarkan asas praduga tak bersalah.
“Penetapan tersangka oleh aparat penegak hukum merupakan bagian dari proses penegakan yang harus dihormati, namun setiap orang tetap memiliki hak-hak hukum yang dijamin oleh undang-undang sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,”ungkapnya.
Di sisi lain, Reza juga berpandangan bahwa upaya pencegahan korupsi juga harus diperkuat melalui sistem pengawasan internal, peningkatan integritas ASN, serta pembinaan etika sehingga terlaksananya transparansi dan pengelolaan keuangan daerah yang baik.
Bahkan, ia mengajak semua pihak di lingkungan Pemkab PALI untuk menjadikan kasus yang terjadi sebagai contoh dan bahan evaluasi untuk terus memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik.
Kota batak,30/09/2024–detikfakta86com–Organisasi masyarakat lahir dari masyarakat dan harus berperan terhadap kepentingan dan kebutuhan masyarakat demi kemajuan dan tujuan bersama,serta menjunjung tinggi nilai nilai luhur yang bersifat sosial. GRIB Jaya kota batak menerima keresahan masyarakat di daerah simp.seruling, jalan lintas menuju desa mukti sari dan trimanunggal yang mengeluhkan banyak kendaraan yang lewat dengan kecepatan tinggi […]
Kota Bitung, DetikFakta86.com — Tokoh pemuda dan juga dikenal sebagai Aktivis HAM Mario Mamuntu menyampaikan apresiasinya terhadap kejaksaan negeri bitung atas setiap upaya penegakan hukum yang dilakukan tanpa memandang buluh. Secara pribadi saya belum pernah bertemu dengan kajari bitung Dr.Yadyn Palebangan,SH,MH tapi secara kinerja kami mengapresiasi setiap upaya penegakan hukum yang dilakukan kejaksaan negeri bitung. […]
DetikFakta86.com, Minsel — Inilah bentuk ketulusan hati yang dalam dari Frede Aries Masie (FAM) kepada partai Gerindra dan masyarakat Minsel, dia relah sampai meninggalkan waktu materi tenaga dan istri anak, Jumat 21 Juni 2024. Warga Minsel menyampaikan lewat Ketua PAC Kecamatan Tompasobaru Ricad Utu Sumual katanya, “Keseriusan dari FAM untuk membesarkan partai Gerindra di […]
Minsel, DetikFakta86.com — Proyek Pamsimas desa Tambelang anggaran tahun 2023, diduga ada penyimpangan. Anggaran kurang lebih Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) tersebut yang di peruntukan untuk proyek pengadaan air bersih ke masyarakat desa Tambelang yang dipimpin pejabat Hukum tua Yanni Feki Mumu Desa Tambelang Kec. Maesaan. Minahasa Selatan, Selasa 9 Juli 2024. Semestinya, sumber […]
Presiden RI Prabowo Subianto Bawa Kabar Gembira, Untuk Para Petani-Nelayan, dan Pelaku UMKM DetikFakta86.com|Jakarta, – Presiden Prabowo Subianto resmi mengeluarkan kebijakan terkait penghapusan piutang macet UMKM. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dilansir di media Online NESIATIMES.COM Prabowo menjelaskan […]
As the timeline of technology perpetually accelerates, 2023 emerges as a testament to human creativity and ingenuity. The realm of […]
As the timeline of technology perpetually accelerates, 2023 emerges as a testament to human creativity and ingenuity. The realm of […]
As the timeline of technology perpetually accelerates, 2023 emerges as a testament to human creativity and ingenuity. The realm of […]
As the timeline of technology perpetually accelerates, 2023 emerges as a testament to human creativity and ingenuity. The realm of […]
As the timeline of technology perpetually accelerates, 2023 emerges as a testament to human creativity and ingenuity. The realm of […]
Belum ada komentar untuk Praktisi Hukum Tantang Kejari PALI Usut Tuntas Aliran Dana Dugaan Korupsi 10 Paket Proyek